by

Kabinda Papua : Menurut Aspek Kualitatif dan Jumlah Penduduk, Provinsi Papua Urutan Kedua Pasien Terbanyak Terinfeksi Covid-19 Setelah DKI Jakarta

Jayapura, kamerapapua.com (28/05/2020), – Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon (Kabinda Papua) berpendapat bahwa Perdasi Bencana Non Alam Covid-19 Provinsi Papua, perlu segera dibuat mengingat hal tersebut sangat penting untuk melindungi Rakyat Papua dari bahaya penyebaran virus Corona.

“Papua saat ini urutan kedua pasien terbanyak yang terinfeksi Covid-19 setelah DKI Jakarta, berdasarkan aspek kualitatif dan jumlah penduduk” ungkap Kabinda Papua dalam Rapat Forkopimda Papua di Kota Jayapura.

Begitu pesatnya perkembangan penyebaran Covid-19 atau Virus Corona di Provinsi Papua terhadap warga masyarakat, maka Perdasi Bencana Non alam Covid-19 di Papua segera dibuat secepat mungkin, agar dapat melindunggi warga dari bahaya Virus Corona.

Karena menurut data statistik jumlah penduduk, angka penderita pasien positif virus corona di Provinsi Papua menempati Posisi kedua setelah DKI Jakarta. Apabila dilihat dari aspek kualitatif dan jumlah penduduknya, maka Provinsi Papua menempati Nomor 2, Nomor 3 Kalimantan Selatan, Nomor 4 Sulawesi Selatan, Nomor 5 Sumatera Selatan.

Menurut Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon (Kabinda Papua) bahwa memang dari jumlah, Provinsi Jawa Timur menempati Nomor 2 secara nasional. Namun secara kumulatif persentase, Jawa Timur itu Nomor 6, kemudian Sumatera Barat Nomor 7, Banten Nomor 8, Jawa Barat Nomor 9.

“Walaupun diberitakan Jawa Barat penderita Covid-19 luar biasa, tetapi penduduk Jabar jumlahnya tidak sedikit karena jumlahnya hampir mencapai 50 juta. Jadi kalau dibandingkan artinya kita yang lebih banyak”, ungkapnya.

Kabinda Papua berharap Raperdasi Covid-19 segera dibuat karena Papua menempati ranking dua di bawah DKI Jakarta.

Lebih jauh dijelaskan bahwa, setelah didalami secara Intelejen, maka ada dua sumber utama penularan Virus corona di Papua.

Pertama, Kluster Lembang dan Bogor saat pelaksanaan Sidang Jemaat di Gereja Bethel Indonesia (GBI) tertular kepada salah satu Pendeta GBI di Timika, yang tidak dimakamkan dengan Prosedur kesehatan sehingga terjadi penularan waktu jemaat melayat pendetanya.

Selanjutnya, kluster kedua, yakni kluster Gowa dimana jamaah yang mengikuti Ijtima Ulama Se-Asia terbagi masuknya di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Merauke, Biak. Mereka dilarang di Nabire, namun mereka turun di Manokwari dan diam – diam mengunakan transportasi darat dan speedboat menuju Nabire. Inilah yang menjadi titik awal penyebaran terbesar Virus corona di Provinsi Papua.

Selanjutnya, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon (Kabinda Papua) mengharapkan agar dalam Pembuatan Perdasi harus diantisipasi agar tidak saling bertabrakan dengan Perdasi Nomor 7 tahun 2010 tentang pelayanan kesehatan, apabila banyak kesamaan lebih baik digabungkan saja tetapi meliputi semuanya.

Terkait dengan Penyakit Menular memang ada beberapa penyakit di Provinsi Papua yang dianggap Bencana Non alam seperti busung lapar yang pernah terjadi beberapa kali di Yahukimo dan terakhir di Kabupaten Asmat. Untuk itu apabila sudah ada Perdanya di Kabupaten yang mengalami bencana tersebut maka Perdasi yang akan dibuat Provinsi nanti harus dikordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua hinga tidak bertabrakan agar bisa di ketahui peran masing masing, baik Kabupaten maupun Provinsi Pada saat Bencana Non alam itu terjadi.

“Apabila sudah ada Perda yang hampir mirip dengan Perdasi Bencana Non Alam, maka harus dijabarkan oleh Kabupaten/Kota dan tidak boleh bertentangan dengan Perdasi diatasnya yaitu tingkat Provinsi. Apabila bertentangan, maka Gubernur beserta Ketua DPRP bisa mengajukan kepada Mendagri agar membatalkan Perda dibawahnya yang dibuat Kabupaten/Kota, dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota. Perdasi Bencana Non Alam Covid-19 Papua yang akan di buat DPRP dan Pemda Provinsi Papua,” tambah Kabinda Papua

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *