by

Tolak RDP Otsus di Wilayah Meepago, Bupati Nabire Keluarkan Surat Resmi

Nabire,Kamerapapua.com,(17/11/2020) – Rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) UU Otsus bagi Provinsi Papua yang akhir-akhir ini sedang hangat diperbincangkan oleh berbagai kalangan di Papua dan terus menuai penolakan.

Bupati Nabire Isaias Douw menolak dengan tegas pelaksanaan RDP Majelis Rakyat Papua (MRP) wilayah Meepago di Kabupaten Dogiyai.

Ketua Asosiasi Bupati Wilayah Meepago ini bahkan mengeluarkan surat resmi Nomor. 330/2915/Set tentang penolakan rencana pelaksanaan RDP Otsus Papua di wilayah adat Meepago, tertanggal 16 November 2020.

Dasar dikeluarkan surat penolakan tersebut dengan mempertimbangkan stabilitas keamanan, maupun politik menjelang Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di wilayah Meepago.

Untuk diketahui, Dogiyai adalah salah satu kabupaten di wilayah adat Meepago yang menjadi tempat pelaksanaan RDP tersebut, pada tanggal 17-18 November 2020.

Dalam surat resminya, beberapa pertimbangan yang menjadi dasar penolakan RDP tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Kabupaten Nabire adalah salah satu dari 11 kabupaten di Papua yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020, maka sudah menjadi tanggung jawab dan tugas Bupati Nabire untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Meepago khususnya di Nabire.
  2. Memperhatikan Maklumat Kapolda Papua nomor Mak/I/XI/2020 tentang rencana RDP pada masa pandemi Covid19, tanggal 14 November 2020
  3. Memperhatikan Surat Kapolres Nabire nomor B/775/XI/YAN/2.1/2020/Intelkam perihal pertimbangan tempat pelaksanaan RDP di kabupaten Dogiyai yang mendapat penolakan dari sejumlah komponen masyarakat di wilayah adat Meepago dan akan menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah adat Meepago.

“Penolakan RDP bukan hanya di wilayah Mepago saja, wilayah Tabi, Saireri, Lapago dan Animha juga ikut menolak pelaksanaan RDP.” Tutup Isaias Douw.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *