by

Polda Papua : Melanggar Hukum dan Protokol Pencegahan Covid-19, RDP Akan Kami Bubarkan

Kombes Pol AM Kama (Kabid HUmas Polda Papua) mengatakan, Polda Papua melarang adanya aksi makar dalam pelaksaan RDP U tentang evaluasi otonomi khusus. Rapat harus difokuskan untuk memperbaiki implementasi otonomi khusus yang telah berjalan di Papua selama 19 tahun terakhir.

Sebagaimana lanjut Kabid Humas, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw telah mengeluarkan Maklumat pelaksanaan RDPU 5 Kabupaten. Sejumlah poin dalam maklumat ini antara lain, melarang aksi makar dalam RDP dan tidak boleh adanya peserta yang melebihi 50 orang demi mencengah penyebaran Covid-19.

“Pelaksanaan RDP harus tetap dalam Kiblat Negara Kesatuan Repblik Indonesia. Perbedaan dalam evaluasi kebijakan negara sangatlah wajar. Namun kegiatan ini tidak boleh memecah persatuan bangsa,” tegasnya.

Kamal menghimbau kepada MRP agar dapat melaksanakan RDP secara daring demi pelaksanaan disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Pihak pelaksana RDP wajib menjalankan protokol kesehatan dengan tidak mengumpulkan massa dalam jumlah besar dalam rangka memutus besar rantai penyebaran covid-19,” tutupnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *