by

RDP Dari MRP Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Jayapura,Kamerapapua.com,(18/11/2020) Anthon Raharusun (Ketua DPC Peradi Kota Jayapura) mengatakan , maklumat yang di keluarkan oleh Kapolda Papua harus diikutu dengan pengawasan atau penindakan yang di lakukan oleh aparat Kepolisian.

Terkait dengan RDP, jika RDP memiliki mautan politis sebaiknya RDP tidak boleh dibiuat ditengah Pandemi Covid 19. Menurutnya harus dicari forum lain yang bisa dijadikan rapat dengar pendapat harus mengedepankan kepentingan politik.

 

“Sekarang kita pertanyakan kalalu RDP dibuat dalam rangka kepentingan masyarakat Papua, saya pikir utu bisa dilihat dalam konteks tugas dan fungsi dan wewenang MRP. Tapi kalua RDP muatannya Politik, menurut saya itu tidak tepat dilakikakan rapat dengar pendapat,”tegasnya.

 

Raharusun mempertanyakan apakah RDP itu diatur dalam tugas, fungsi, serta wewenang MRP atau dalam tata tertib, maka sebetulnya itu menyalahi.

 

“Apakah RDP menjadi kebutuhan masyarakat Papua saat ini? Jangan sampai RDP sebatas menimbulkan konflik horizontal di masyrakat dan kemudian mendorong aspirasi Politik Papua merdeka,” tegasnya.

 

Menurutnya, pelaksanaan RDP yang kemudian mengumpulkan banyak orang tentu menyalahi protokol kesehatan . RDP harus dilihat dalam konteks yang menyeluruh untuk kepentingan masyarakat Papua.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *