by

“Mari Bekerja”, Pimpinan Keuskupan di Papua Harapkan Debat Otsus Tidak Berkepanjangan

Jayapura, KameraPapua.com, (25/02/2021) – Pimpinan Keuskupan di Tanah Papua menyoroti perdebatan  sekitar UU Otsus Papua belum selesai.  Kata para pimpinan keuskupan ini, banyak energi dihabiskan untuk berdebat dan rapat dengar pendapat  (RDP) dan cari dukungan, sedangkan banyak hal dari UU Otsus  Papua yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah daerah, belum ditangani.

Para Pimpinan Keuskupan di Papua, saat ini tengah mengadakan pertemuan bersama Pimpinan Keuskupan-keuskupan Gereja Katolik di Tanah Papua di Jayapura, yang berlangsung 22 – 26 Februari 2021.

Hadir dalam pertemuan ini para pimpinan keuskupan, diantaranya Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar,OFM;  Uskup Agats Mgr Aloysius Murwito, OFM; Administrator Keuskupan Timika RD Marthen Kuayo; dan  Vikjen Keuskupan Agung Merauke, RP Hengky Kariwop,MSC.

Dalam pertemuan ini, selain para pimpinan keuskupan membicarakan berbagai  bidang kerjasama yang sudah lama berjalan, seperti di bidang pendidikan filsafat-teologi, kesehatan dan pelayanan transportasi udara, AMA, juga secara khusus berbagi pikiran dan perasaan berbagi pikiran dan perasaaan terkait situasi aktual dalam kehidupan publik di Tanah Papua.

Tiga pokok menjadi  pembicaraan kami yang utama yaitu : ketegangan dan tembak-menembak yang masih terus berlangsung di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak dan  perdebatan  mengenai status Otonomi Khusus (Otsus) Papua pascapilkada di beberapa kabupaten dan menjelang pelantikan bupati-bupati yang baru.

Menurut pimpinan keuskupan, diskusi dan debat  sekitar Revisi UU  OTSUS sempat ramai. Ada pihak yang mau merevisi bagian-bagian tertentu dari UU Otsus, ada pula yang menolak seluruhnya. Silang pendapat dan simpang-siur diskusi itu sudah cukup lama dan belum reda, meskipun draft revisi itu  sudah sampai di  DPR RI.

“Kami berharap agar debat mengenai Otsus ini tidak berkepanjangan tanpa batas, tidak perlu  menghabiskan energi untuk berdebat. Tetapi marilah,  kita mulai lagi bekerja dengan semangat baru membangun Papua Baru yang mandiri, sejahtera dan berkeadilan,” kata Uskup Leo Laba mewakil para pimpinan keuskupan dalam konfrensi di Jayapura, pagi ini  Kamis (25/2)

Para pimpinan Keuskupan berpendapat, kalaupun UU Otsus memuat satu-dua perubahan, namun  dasar dan tujuannya tetap sama, yaitu: perwujudan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua.

Dijelaskannya, pemeritah daerah dan rakyat Papua adalah subjek utama yang diberi kewenangan yang lebih luas dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten/Kota, serta semua perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. (Penjelasan umum UU Otsus, hlm 51-53)

Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah  dalam mewujudkan UU Otsus itu berjalan di sejumlah daerah otonom (kabupaten/kota) dan dalam sektor-sektor tertentu. Tetapi ada banyak hal  yang menghambat pembangunan di Papua, khususnya di sejumlah kabupaten. Para pimpinan keuskupan ini meng angkat beberapa pokok utama yang sudah ada dalam UU Otsus tetapi pelaksanaannya belum dan perlu ditata kembali.

Dalam UU Otsus, mengenai Gubernur, ada pengaturan mengenai kewenangan dan tanggung jawabnya. Tetapi,  mengenai Bupati hanya disebut sepintas dalam bayangan pemerintah provinsi. Padahal menurut UU Otonomi Daerah, kabupaten adalah satu unit daerah otonom. Bupati sebagai kepala daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk membangun daerahnya dan kesejahteraan masyarakatnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Bupati melaksanakan tugasnya dalam garis komando dan tanggung jawab keatas (pemerintah provinsi dan pemerintah pusat) dalam koordinasi kerja dengan jajaran dibawahnya (distrik dan kampung)  dan disampingnya (Forkopimda).

Para Pimpinan Keuskupan ini berpendapat bahwa wibawa Bupati itu harus ditegakkan. Untuk menunaikan kewajibannya, Bupati perlu dipersiapkan dan dibantu/didampingi  dalam hal manajemen pemerintahan serta dalam hal pendekatan dengan lembaga adat dan budaya setempat.

Para pimpinan Keuskupan mengharapkan agar awal baru untuk sejumlah bupati yang dilantik sebagai hasil Pilkada 2020,  harus dimanfaatkan untuk membenahi pemerintahan  daerah khususnya kabupaten.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *