by

Pimpinan Keuskupan di Papua Tegaskan Perlu Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Jayapura, KameraPapua.com, (25/02/2021) – Pertemuan para pimpinan keuskupan di Papua yang berlangsung di Jayapura 22-26 Februari 2021, tak hanya memberi perhatian pada masalah kondisi kekerasan yang masih berlangsung di Papua, masalah perdebatan otonomi khusus yang berkepanjangan tapi juga menyoroti persoalan sumber daya alam dan hak masyarakat adat.

Para pimpinan keuskupan di Papua yang hadir dalam pertemuan Pimpinan Keuskupan-keuskupan Gereja Katolik di Tanah Papua ini diantaranya Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar,OFM; Uskup Agats Mgr Aloysius Murwito, OFM; Administrator Keuskupan Timika RD Marthen Kuayo; dan Vikjen Keuskupan Agung Merauke, RP Hengky Kariwop,MSC.

Para pimpinan keuskupan di Papua ini menilai, usaha-usaha perekonomian yang memanfaatkan sumber daya alam perlu ditinjau kembali khususnya sejauh menyangkut kewajiban pemerintah daerah. UU Otsus (pasal 38 dan 43) menetapkan bahwa pemerintah wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat.

Para Pimpinan Keuskupan berpendapat bahwa perlu perundingan yang melibatkan masyarakat adat setempat agar dicapai juga jaminan kepastian hukum baik untuk masyarakat adat maupun untuk pengusaha, serta jaminan untuk pelestarian lingkungan dan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

“Pasal-pasal itu belum dilaksanakan. Pembalakan liar (illegal logging) dan pencurian ikan (illegal fishing) masih terus terjadi. Perusahan kelapa sawit tidak mengindahkan hak-hak masyarakat adat dengan akibat timbul keributan antara pengusaha dan masyarakat adat dan antara suku-suku dalam masyarakat adat itu sendiri, sementara pemerintah daerah hanya menonton,” tegas Uskup Leo Laba Ladjar, mewakili para pimpinan keuskupan di Papua dalam konfrensi pers di Jayapura, pagi ini Kamis (25/02/2021).

  • Menurut para pimpinan keuskupan, karena sering terjadi konflik antara perusahan dan masyarakat adat (yang pasti menjadi korban) dan pertikaian, bahkan perang antarsuku gara-gara tanah, maka para pimpinan keuskupan ini, mendesak Bupati agar melaksanakan pasal-pasal di atas dengan:
    membuat pemetaan tanah dan menentukan batas-batas kepemilikan dan hak ulayat suku-suku;
  • memprakarsai perundingan dan kesepakatan antara berbagai pihak yang berkepentingan;
  • memastikan bahwa ada perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat-adat setempat, ada pelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Sementara menyangkut kependudukan dan ketenagakerjaan, dengan merujuk pada Bab UU Otsus ini (XVIII) mempertajam maksud Otsus yaitu perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, para pimpinan mengusulkan agar pemerintah perlu menetapkan satu kebijakan untuk mengatur penempatan penduduk dan mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan (Pasal 61).

“Di bidang pemerintahan dan kepegawaian serta banyak perusahan swasta, partisipasi orang asli Papua sudah tinggi. Tetapi di bidang lain seperti usaha-usaha kecil dan informal, wajah-wajah non-Papua masih amat dominan dengan konsekuensi bahwa orang asli Papua merasa dipinggirkan,” ungkap Uskup Leo.

Para pimpinan keuskupan di Papua berpendapat, ada sejumlah hal yang secara bertahap bisa diatur oleh seorang Bupati dalam wilayah pemerintahannya untuk mengurangi kesenjangan itu.

Usaha-usaha seperti transportasi desa, ojek, kios dan usaha kecil lainnya bisa secara bertahap ditentukan sebagai usaha khusus untuk orang asli Papua. Demikian juga ketrampilan lain seperti bengkel, cukur rambut yang ternyata masih dimonopoli oleh orang non-Papua.

Tambang rakyat yang marak di beberapa tempat menjadi sumber konflik. Pengaturan dan perlindungan oleh pemerintah diperlukan agar orang asli Papua tidak terlalu kalah bersaing ditempat-tempat itu, lalu mundur lagi.

“Pemerintah daerah pun diminta untuk bekerja sama dengan sektor-sektor swasta untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan ketrampilan bagi kaum muda Papua, seperti otomotif, meubeler, tata boga dan busana dan sebagainya sehingga mereka pun dapat berpartisipasi di dalam sektor-sektor usaha kecil dan menengah (UKM),” jelas Uskup Leo yang didamping tiga pimpinan keuskupan di Papua diantaranya Merauke, Agats dan Timika.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *