by

Pimpinan Keuskupan di Tanah Papua Sikapi Masalah Kekerasan

Jayapura, KameraPapua.com, (25/02/2021) – Pimpinan Keuskupan di Papua merasa marah dan sedih dengan situasi kekerasan yang masih terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan di Kabupaten Puncak. Kata para pimpinan Keuskupan di Papua, siapapun yang menjadi korban dan siapapun pelakunya, tidak bisa dibenarkan, biarpun itu dilakukan dengan alasan yang luhur menurut pandangannya.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Pimpinan Keuskupan-keuskupan Gereja Katolik di Tanah Papua yang berlangsung di Jayapura, 22 – 26 Februari 2021. Dalam pertemuan yang sedang berlangsung saat ini, selain para pimpinan keuskupan membicarakan berbagai bidang kerjasama yang sudah lama berjalan, seperti di bidang pendidikan filsafat-teologi, kesehatan dan pelayanan transportasi udara, AMA, juga secara khusus berbagi pikiran dan perasaan berbagi pikiran dan perasaaan terkait situasi aktual dalam kehidupan publik di Tanah Papua.

Tiga pokok menjadi pembicaraan para pimpinan ini yakni ketegangan dan tembak-menembak yang masih terus berlangsung di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak, perdebatan mengenai status Otonomi Khusus (Otsus) Papua pascapilkada di beberapa kabupaten dan menjelang pelantikan bupati-bupati yang baru.

Para pimpinan keuskupan yang hadir dalam pertemuan ini, diantaranya Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar,OFM; Uskup Agats Mgr Aloysius Murwito, OFM; Administrator Keuskupan Timika RD Marthen Kuayo; dan Vikjen Keuskupan Agung Merauke, RP Hengky Kariwop,MSC.

Menurut para pimpinan keuskupan, kekerasan yang berlangsung telah membawa korban baik pihak TNI dan TPNPB-OPM, juga, korban dari masyarakat sipil yang terjadi karena “salah tembak” atau karena dicurigai sebagai mata-mata dari pihak lawan.

Para Pimpinan Keuskupan menegaskan, kebenaran dan keadilan boleh diperjuangkan dan harus ditegakkan, tetapi perjuangan dengan cara kekerasan tidak akan pernah berhasil. Sebab kekerasan akan melahirkan kekerasan lain lagi, dan begitu terus.

“Karena itu kami menyerukan kepada semua pihak agar menghentikan kekerasan. Bupati sebagai kepala daerah yang bertanggung jawab untuk membangun kerukunan warganya hendaknya mempertemukan semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan penyelesaian,” ungkap Uskup Leo Laba Ladjar mewakili para pimpinan keuskupan dalam konfrensi pers di Jayapura, pagi ini, Kamis (25/02/2021).

Para Pimpinan Keuskupan menilai, di beberapa kabupaten, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Bupati tidak berjalan seperti semestinya. Penyebabnya ialah karena tidak ada keamanan, dan masyarakat tidak merasa aman.

Gangguan dari kelompok TPNPB-OPM (yang juga disebut KKSB: Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata) dihadapi POLRI-TNI untuk menegakkan hukum dan membangun keamanan. Akibatnya adalah timbul korban nyawa dari kedua belah pihak dan lebih-lebih dari pihak masyarakat sipil. Akibat lanjut adalah masyarakat panik dan mengungsi (Intan Jaya dan Nduga), sehingga masalah menjadi makin rumit.

“Untuk menyelesaikan masalah itu, ada suara-suara yang menuntut agar aparat keamanan, khususnya TNI, ditarik keluar dari daerah-daerah itu. Meskipun tuntutan itu kami anggap terlalu umum dan tidak realistis, namun kami menyerukan agar tindak kekerasan oleh kedua belah pihak (TPNPB-OPM versus TNI-POLRI) dihindari dan dihentikan agar masyarakat sipil jangan lagi menjadi korban,” tegas Uskup Leo.

Para Pimpinan Keuskupan ini mendesak agar penempatan dan fungsi aparat keamanan ditata kembali secara profesional dan proporsional. POLRI adalah mitra Bupati dalam pembangunan kesejahteraan, khususnya dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk itu, POLRI ditempatkan di markas Polres dan Polsek dan menjalankan tugas teritorial di kampung-kampung (Bhabinkamtimas). Mereka berintegrasi dengan masyarakat dan bersinergi dalam pelaksanaan tugas-tugas teritorial.

Demikian juga dengan TNI, sebagai mitra POLRI, ditempatkan di markas Kodim dan Koramil, juga untuk tugas-tugas teritorial sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa). Satuan-satuan khusus (disebut: Satgas) baik dari POLRI maupun dari TNI atau gabungan antara keduanya, bisa didatangkan hanya dalam keadaan khusus seperti, kalau ada kerusuhan dan gangguan berlebihan dari kelompok KKSB atau apapun juga namanya.

“Tugas mereka adalah melindungi Bupati dan masyaratnya agar mereka dapat hidup dan menjalankan tugasnya dengan aman dan damai. Maka kehadiran Satgas atau pasukan khusus di masyarakat pun jangan sampai menimbulkan kepanikan dan kecurigaan dan akhirnya menyebabkan pengungsian,” lanjut Uskup Leo.

Pendekatan dengan Hati dan Kasih, itulah semboyan yang sudah sering didengungkan. Para pimpinan Keuskupan ini berharap semboyan itu bisa menjadi nyata dalam sikap dan perilaku aparat keamanan.

Untuk mewujudkan pendekatan dengan Kasih dan Hati, satuan-satuan khusus itu – sebelum mereka bertugas – perlu dibekali dengan pengetahuan tentang masyarakat setempat, budaya dan adat-istiadatnya. Pemantauan dan pengendalian atas satuan-satuan tugas itu, tepatnya dilaksanakan oleh pimpinan yang ada di Papua (Kapolda-Pangdam), dan tidak dikendalikan oleh atasan yang berada di luar Papua.

Menyinggung soal Hak Asasi Manusia, kata para pimpinan keuskupan ini, UU Otsus menegaskan bahwa Pemerintah dan penduduk Papua wajib menegakkan, memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia (Pasal 45).

Hal ini sudah diserukan berulangkali oleh banyak pihak. Tiga perangkat mesti dibentuk untuk pelaksanaannya, yaitu Perwakilan KOMNAS HAM, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hanya yang pertama yang sudah dibentuk, yang lain belum.

“Kami harap agar pemerintah mulai mengambil langkah yang jelas untuk penyelesaian perkara-perkara pelanggaran HAM. Hal ini merupakan kewajiban asasi. Bukan saja karena hak asasi itu menuntut penghormatan dan perlindungan dari pemerintah dan dari kita semua; tetapi juga karena kalau terus ditelantarkan maka banyak pejuang yang memanfaatkannya untuk tujuan politik anti-Indonesia. Hukum harus ditegakkan secara konsekuen dan konsisten demi keadilan dan kebenaran,” ungkap Uskup Leo yang didampingi tiga pimpinan Keuskupan itu.

Para Pimimpinan Keuskupan berpendapat, sekurang-kurangnya kasus-kasus, seperti kasus Paniai (2014) yang sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat harus selekasnya diselesaikan sebagai bukti kesungguhan penghormatan dan perlindungan HAM. Juga kasus-kasus baru yang terjadi di daerah kerusuhan politik harap tidak didiamkan tetapi diselesaikan melalui proses hukum yang adil, benar dan transparan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *