by

LANGKAH KETUA MRP TIMOTIUS MURIB , BENNY SWENI DAN YOEL MULAIT MELANGGAR ATURAN TATA TERTIB MAJELIS RAKYAT PAPUA DAN TERKESAN CARI MUKA UNTUK MENDAPATKAN DANA DARI GUBERNUR PAPUA

Jayapura, KameraPapua, (13/03/2021) – ketua MRP Timotius Murib, bersama ketua dan sekretaris tim 19 RDP Benny Sweni dan Yoel Mulait menyerahkan buku bersampul biru bertuliskan :

“ EFEKTIVITAS PELAKSANAAN OTSUS PAPUA “

Buku tersebut diserahkan langsung kepada Gubenur Provinsi Papua Lukas Enembe, pertanyaannya sekarang adalah apa indikator dari buku tersebut..? jika di lihat secara seksama, maka buku tersebut seharusnya harus di kaji terlebih dahulu di dalam sistem pleno MRP, artinya Timotius Murib , Benny Sweni, dan Yoel Mulait harus menghormati seluruh komponen yang ada di dalam tubuh MRP, seharusnya mereka mengundang pokja adat, pokja agama dan pokja perempuan untuk membahas isi daripada buku tersebut karena MRP merupakan lembaga negara yang mempunyai tata tertib lembaga, harus ada pleno yang di agendakan untuk membahas isi daripada buku tersebut , sehingga bisa di kroscek dengan data – data yang dikumpulkan oleh perwakilan – perwakilan masing – masing pokja yang ada di dalam MRP.

Pada saat pelaksaan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) di 5 wilayah adat, hanya Wilayah adat Tabi dan Saireri saja yang berhasil melaksanakan RDP serta mengumpulkan aspirasi rakyat di 2 wilayah adat tersebut, sedangkan wilayah adat Lapago, Meepago dan Anim Ha gagal melaksanakan RDP , karena terkendala beberapa masalah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, dari mana Timotius Murib , Benny Sweni dan Yoel Mulait mendapatkan indikator – indikator dalam menyusun isi buku biru tersebut..? pertanyaan ini harus di jawab oleh ketiga orang tersebut dan di jelaskan kepada seluruh rakyat Papua dan kepada interen MRP sendiri, jangan hanya menjual aspirasi – aspirasi bohong kepada Gubernur agar di berikan dana, seharusnya yang mulia Timotius Murib, Benny Sweni dan Yoel Mulait sadar diri karena sudah menipu lembaganya sendiri dan menipu rakyat Papua, darimana mereka mendapatkan data untuk di masukan kedalam buku biru tersebut,sedangkan RDP di tiga ( 3 ) wilayah adat yaitu Lapago, Meepago dan Anim Ha tidak maksimal dan gagal dilaksanakan.

Nama dan wibawa lembaga MRP di pertaruhkan hanya untuk menunjukkan eksitensi beberapa kelompok di dalamnya, MRP yang merupakan lembaga negara, dan representatif orang Papua hanya dijadikan ajang unjuk gigi oleh beberapa kelompok di dalam tubuh MRP, dan kelompok ini tidak memperdulikan beberapa anggota MRP yang lain, padahal justru yang kerja lebih maksimal adalah beberapa anggota MRP yang selalu hadir di tatanan masyarakat adat, agama dan perempuan. Terlihat sekali bahwa MRP hanya di dominasi oleh tiga orang saja yaitu Timotius Murib , Benny Sweni , dan Yoel Mulait ketiganya ibarat raja di dalam tubuh MRP dan diikuti oleh beberapa prajuritnya yang selalu mendukung program – program ketiganya, sungguh tragis nasib anggota MRP lainnya, mereka seperti tidak di hargai oleh ketiga orang tersebut.

TM, BS, dan YM tidak menghormati tatanan adat, agama , dan perempuan yang telah di bentuk dalam pokja – pokja MRP, alasannya adalah jika mereka ingin membuat buku atau laporan RDP seharusnya mereka menghargai setiap unsur Pokja yang ada dengan melakukan rapat pleno bersama, bukannya mereka justru terkesan jalan sendiri, hal ini tentu menunjukkan sikap ketiganya yang arogan, angkuh, bahkan terkesan berkuasa seperti raja , padahal ketiganya belum tentu dapat bekerja maskimal dalam tubuh dan sistem MRP, tanpa semua anggota MRP, ketiganya tak mungkin dapat bekerja.

TM, BS dan YM tidak transparan dalam penggunaan anggaran dalam tubuh MRP , dana hearing 46 anggota MRP , bahkan belum dibayarkan kepada 46 anggota MRP tersebut, satu orang anggota MRP harus dibayarkan Rp . 150.000.000 , jika dana 150.000.000 ini dikalikan 46 anggota MRP makanya jumlahnya adalah Rp. 9.600.000.000 ( Sembilan milyar enam ratus juta), sungguh merupakan dana yang fantastis, kemana uang tersebut..?

Beberapa tahun lalu Timotius Murib menggunakan dana anggota – anggota MRP untuk berangkat ke Swiss membawa laporan – laporan pelanggaran HAM TNI dan Polri tanpa melalui rapat pleno dalam tubuh MRP, hal ini tentu menunjukkan bahwa Timotius Murib sedang menjalankan agenda tertentu di dalam tubuh MRP.

Timotius Murib bertemu dengan Direktur Eksekutif ULMWP Markus Haluk secara diam – diam tanpa sepengetahuan lembaga MRP, hal ini tentu harus di pertanyakan , karena MRP adalah lembaga negara yang terikat oleh undang – undang, dan mengapa sampai Timotius Murib harus bertemu dengan Markus Haluk., apa tujuannya.

TM, BS dan YM tidak menghargai DPRP sebagai lembaga legislatif , seharusnya mereka selalu berkoordinasi dengan DPRP terkait buku laporan RDP tersebut sehingga DPRP juga bisa memberikan masukan terkait isi buku biru tersebut, bukan malah buku biru tersebut di serahkan kepada Gubernur Papua secara diam – diam , kemudian di blow up di media, sehingga terkesan buku tersebut adalah aspirasi dari seluruh rakyat Papua di lima ( 5 ) wilayah adat.

Anggaran RDP habis digunakan dan nihil laporan, sangat mengherankan anggaran RDP MRP belasan milyar rupiah justru sudah habis dalam waktu 1 bulan, padahal RDP di tiga ( 3 ) wilayah adat tidak dilaksanakan , dan ketua MRP Timotius Murib tidak pernah membuat rapat pleno untuk membahas dan mempertanggungjawabkan dana – dana RDP tersebut, yang sangat mengherankan adalah , dana 18 milyar lebih habis digunakan dalam waktu 1 bulan pelaksanaan RDP MRP, dana tersebut harus di pertanyakan oleh interen lembaga MRP dan rakyat Papua, sebab MRP 100 % di biayai oleh dana otsus, dan RDP di tiga ( 3 ) wilayah adat gagal terlaksana, kemana dana RDP tersebut.
TM, BS , dan YM terkesan mengemis kepada Gubernur Papua , padahal seharusnya mereka lebih fokus mengurus lembaga MRP dan hak – hak dasar rakyat Papua, mereka terskesan mengemis hingga membawa laporan buku biru sebagai hasil RDP ke Gubernur Papua tanpa sepengetahuan anggota – anggota MRP dan DPRP.

Peserta – peserta RDP di wilayah adat Lapago belum di bayar oleh MRP termasuk akomodasi dan transportasi mereka, sehingga sebagian terlantar di wamena,sungguh ironis nasib mereka.
Dana RDP untuk wilayah adat Lapago sebesar 3 Milyar yang di bawa ke Wamena, tetapi RDP wilayah adat Lapago gagal dilaksanakan karena tim RDP lapago di tahan di bandara wamena oleh masa kelompok yang menolak RDP, pertanyaannya adalah setelah tim RDP Lapago balik ke Jayapura , uang yang di kembalikan hanya 1,5 Milyar rupiah, berarti kemana dana 1,5 milyar yang lain, masa RDP di wilayah adat Lapago gagal dilaksankan tetapi dana 1,5 milyar tersebut terpakai dalam waktu 1 hari saja, ada yang aneh dan ganjil dari penggunaan dana tersebut.

Dengan melihat beberapa hal dan permasalahan yang di sebabkan oleh Timotius Murib, Benny Sweni dan Yoel Mulait seharusnya hal ini menjadi suatu triger atau pemicu untuk anggota – anggota MRP dan rakyat Papua bertindak , sebab hal yang mereka lakukan tergolong penipuan dan pembohongan kepada anggota MRP dan rakyat Papua. Mari kita jaga tanah Papua dengan turut serta mendukung pemberantasan ” KORUPSI “ di Tanah Papua, termasuk indikasi “ KORUPSI “ dalam tubuh Majelis Rakyat Papua ( MRP ).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *