by

Sosialisasi KPU : Beragam Persoalan Dibahas

Nabire, KameraPapua, (22/05/2021) – KPU Nabire kembali menggelar sosialisasi tahapan program dan jadwal penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sosialisasi yang digelar Kamis (20/05/21) di RM Sari Kuring “cukup meriah” dari sisi materi bahasan hingga peserta yang hadir. Selain dihadiri 3 komisioner KPU Nabire, Penjabat Bupati Nabire, Kdisdukcapil Nabire, perwakilan ketiga tim pasangan calon (Paslon), Calon Bupati Mesak Magai, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Nabire, perwakilan Polri/TNI, Kejaksaan Negeri Nabire, Bawaslu Nabire, perwakilan media massa, juga diramaikan dengan kehadiran 3 komisioner KPU Provinsi Papua.

Sosialisasi dipimpin langsung oleh Ketua KPU Nabire, Wihelmus Degey, S.Kom. Dengan pokok sosialisasi menyampaikan soal tahapan program dan jadwal penyelenggaraan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah mengalami perubahan ketiga kalinya.
“Soal perubahan ini, Salah satu penyebabnya di waktu lalu sempat terjadi keterlambatan pencairan bantuan dana dari Pemda Nabire melalui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)”, ungkap Degey.

Dalam sosialisasi itu juga membahas soal tahapan program dan jadwal PSU. Beberapa diantaranya menyampaikan perkembangan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang sedang dilaksanakan oleh petugas PPDP di lapangan. Namun terkait Coklit ini, masih ada juga masukan dari peserta agar petugas menjalankan Coklit harus sesuai dengan aturan yang ada. Dan masukan ini ditanggapi positif pihak KPU dengan membuka diri terhadap setiap saran masukan untuk perbaikan kedepannya.

Topik bahasan menarik lainnya saat sosialisasi menyoal masih adanya warga yang terdaftar di DP4 yang kini sedang dilakukan Coklit, namun masih ada ribuan warga yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik. Terkait hal ini, sejumlah pihak mengharapkan agar ada koordinasi yang baik antara KPU dan Disdukcapil Nabire agar bisa memfasilitasi warga terdaftar di DP4 yang belum memiliki KTP Elektronik agar segera melakukan perekaman.

Bahkan terkait persoalan yang satu ini, Komisioner KPU Provinsi Papua berkunjung ke Nabire untuk mencarikan solusi atas persoalan ini. KPU Provinsi Papua akan duduk bersama Pemda Nabire dan dinas terkait untuk mencarikan solusi atas masih banyaknya warga terdaftar di DP4 yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik.

Hal menarik lainnya yang terkemuka saat sosialisasi yakni soal pembagian C-Pemberitahuan. Sejulah pihak mengharapkan agar C-Pemberitahuan bisa didistribusikan langsung kepada warga yang berhak menerima sejak jauh hari sebelum hari H pemungutan suara.

Terhadap masukan ini akan menjadi perhatian serius KPU. Namun KPU juga menekankan agar tidak ada lagi pihak-pihak tertentu yang menggandakan C-Pemberitahuan untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan.

“KPU menegaskan akan memproses hukum terhadap pelanggar pemalsuan C-Pemberitahuan ini”, Tegasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *