by

Keputusan Gugatan MRP Ke MK Tidak Melalui Mekanisme Kelembagaan

Jayapura, KameraPapua, (23/06/2021) – Menanggapi gugatan dari pansus pokok – pokok pikiran dan ketua Majelis Rakyat Papua ( MRP ) dan Majelis Rakyat Papua Barat ( MRPB ) terkait gugatan kewenangan pada pasal – pasal di dalam undang – undang nomor 21 tahun 2001 ke Mahkamah Konstitusi ( MK ) di tanggapi dingin oleh anggota Pokja Adat MRP Herman Yoku dari wilayah adat Tabi I. Herman Yoku mengatakan bahwa apa yang di lakukan oleh Ketua MRP dan segelintir orang dalam tubuh MRP tidak mewakili seluruh anggota MRP dan pokja – pokja yang ada, sebab tidak melalui tata tertib dan mekanisme yang jelas.

“Saya menilai ada kekeliruan yang terjadi dalam tubuh MRP, persoalan yang terjadi itu sebenarnya sudah keluar dari kooridor serta mekanisme MRP, seharusnya hal – hal terkait keputusan MRP itu di bahas dalam rapat pleno sesuai tata tertib dan yang di atur , jadi keputusan lembaga merupakan keputusan bersama semua anggota MRP termasuk pokja – pokja yang ada , dan bukan keputusan ketua MRP dan beberapa anggota saja, saya melihat ini merupakan kepentingan kelompok tertentu saja, dan tidak mewakili lembaga MRP, ” ungkap Herman yoku.

Menurut Herman Yoku yang juga kepala suku besar elseng tabi seharusnya hal – hal terkait keputusan lembaga MRP harus di bawa dalam sidang pleno dan ketua MRP harus mendengar masukan , saran serta pendapat dari anggota MRP dan pokja – pokja yang ada dalam tubuh MRP , sehingga keputusan yang di ambil mewakili seluruh reprensentatif lembaga cultural MRP , harus ada mekanisme yang jelas dalam pengmbilan keputusan dalam tubuh lembaga MRP.

“Hal – hal terkait keputusan lembaga itu harus jelas , harus di bawa dalam sidang pleno MRP, dan harus mendengar seluruh saran, pendapat, dari seluruh anggota MRP dan pokja – pokja yang ada di dalam tubuh MRP sehingga keputusan yang di ambil ini mewakili seluruh representatif lembaga cultural MRP, harus ada mekanisme sidang seperti risalah rapat, daftar hadir dan sebagainya sehingga nantinya keputusan yang di ambil ini keputusan yang benar – benar mewakili seluruh anggota MRP dan pokja, jangan ketua MRP dan beberapa orang seolah – olah mewakili kepentingan tertentu, hargailah anggota MRP yang lain serta pokja – pokja yang ada di MRP, karena MRP adalah lembaga cultural orang asli papua yang di atur dalam undang – undang dan tata tertib lembaga,” katanya.

Herman Yoku juga menyampaikan bahwa gugatan yang dilakukan oleh Ketua MRP Timotius Murib dan segelintir orang dalam tubuh MRP di MK sebenarnya jika dilihat secara seksama tidak mewakili keputusan lembaga MRP sebab tidak mewakili seluruh anggota MRP, untuk itu Herman Yoku berharap, kedepannya MRP perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait keputusan – keputusan yang akan di ambil oleh lembaga , termasuk penggunaan serta akuntabilitas keuangan dalam tubuh MRP dan MRP harus benar – benar bersuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, bukan berbicara untuk mewakili kelompok tertentu saja.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *